Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Akbar Haka Saputra. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Akhmad Akbar Haka Saputra Akbar Haka mengingatkan bahwa ketergantungan Kukar pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit sangat berisiko.

Hal tersebut Ia sampaikannya dalam Reses Tahap II Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Kopi Pangeran di Jalan Adji Masnandai, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, pada Jumat (8/8/2025) lalu, saat dirinya menyoroti Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kukar.

“Kalau itu kolaps, APBD kita bisa stagnan,” ujar Akbar.

Ia menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dan pariwisata sebagai alternatif yang diperbarui setiap lima tahun. Menurutnya, langkah ini adalah strategi menjaga ketahanan ekonomi Kukar di masa depan.

Pada Reses tersebut, salah satu peserta juga menyampaikan kebutuhan lain seperti ketersediaan pupuk dan bibit pertanian, penerangan jalan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.

Menanggapi permasalahan itu, meski hal tersebut di luar kewenangannya, Akbar Haka berkomitmen tetap akan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat, termasuk berkoordinasi dengan Komisi lain untuk hal yang berada di luar kewenangannya.

“Penguatan pariwisata dan pertanian harus diiringi infrastruktur memadai, mulai dari jalan, listrik, hingga fasilitas pendukung,” tambahnya.

Ia juga memastikan semua masukan akan dibahas bersama pansus untuk menentukan prioritas pembangunan, baik yang bisa segera dieksekusi maupun yang memerlukan perencanaan jangka panjang.

Akbar Haka juga menegaskan bahwa melalui reses adalah momentum merancang masa depan daerah bersama masyarakat.

“Kalau masyarakat dan pemerintah satu arah, insyaallah pembangunan akan lebih cepat terasa manfaatnya,” tegasnya. (Adv/Tan).